 |
| Ilustrasi |
SITANGGANG.net
Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi pada Minggu (20/4) mengatakan negaranya serius bernegosiasi tidak langsung tentang nuklir dengan Amerika Serikat (AS) dan tidak menginginkan penundaan dalam proses diplomatik.
Pernyataan itu disampaikan Gharibabadi dalam sebuah pertemuan dengan para anggota Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran di Teheran, seperti dilaporkan kantor berita resmi Iran IRNA yang mengutip pernyataan juru bicara komisi tersebut, Ebrahim Rezaei.
Dilansir Antara, Gharibabadi mengatakan bahwa Teheran dan Washington, selama putaran kedua pembicaraan tidak langsung mereka di Roma, Italia, pada Sabtu (19/4), membahas dan menyepakati "kerangka kerja keseluruhan, agenda, dan pembicaraan teknis (selanjutnya)."
Menurut Rezaei, wamenlu Iran telah menekankan bahwa "semua sanksi (terhadap Iran) harus dicabut dengan cara yang menguntungkan rakyat Iran secara ekonomi".
Dia pun menekankan bahwa Teheran tidak akan bernegosiasi tentang haknya untuk memperkaya uranium, yang menurutnya "termasuk dalam garis merah."
Perundingan di Roma dan putaran dialog Iran-AS sebelumnya yang berlangsung di Muscat, ibu kota Oman, pada 12 April berfokus pada program nuklir Teheran dan pencabutan sanksi-sanksi Washington.
Pembicaraan-pembicaraan yang dipuji oleh kedua belah pihak sebagai "konstruktif" itu terjadi setelah ancaman Presiden AS Donald Trump untuk mengebom Iran jika negara Timur Tengah tersebut tidak menerima tawarannya untuk melakukan pembicaraan, yang diuraikan dalam sebuah surat kepada pimpinan Iran pada awal Maret lalu.
Iran menandatangani kesepakatan nuklir, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (Joint Comprehensive Plan of Action/JCPOA), dengan enam negara besar, yakni Inggris, China, Prancis, Jerman, Rusia, dan AS, pada Juli 2015.
Berdasarkan kesepakatan itu, Iran menerima sejumlah langkah pembatasan terhadap program nuklirnya dengan imbalan keringanan sanksi.
Kendati demikian, AS menarik diri dari kesepakatan tersebut pada Mei 2018 dan memberlakukan kembali sanksi-sanksi, sehingga mendorong Iran untuk mengurangi beberapa komitmen pembatasan kegiatan nuklirnya.
Sejauh ini upaya untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran belum mencapai kemajuan yang berarti.